Badan Pendapatan Daerah Prov Kalbar

Tugas dan Fungsi

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

 MAKA TUGAS DAN FUNGSI BAPENDA ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

 

Tugas Badan Pendapatan Daerah :

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah :

  1. perumusan program kerja di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
  2. perumusan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
  3. pelaksanaan kebijakan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
  4. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
  5. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pajak, retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak dan dana perimbangan, pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan serta pengendalian;
  7. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  8. pelaksanaan administrasi pada Badan Pendapatan Daerah; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 


Sekretariat, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah. 

 

Sekretariat mempunyai fungsi:

  1. penyusunan program kerja di lingkungan kesekretariatan;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  3. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunanrencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
  4. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  5. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerahsesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  6. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pelaporan terhadap pelaksanaanreformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publikdi lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  8. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah; dan
  10. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sekretariat sebagaimana dimaksud, membawahi :

  1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan badan; 
  3. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
  5. pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan bahan laporan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan laporan kinerja, pengumpulan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; 
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris. 

 

  1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi : 

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum dan aparatur di lingkungan badan;
  3. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  5. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang aparatur dan organisasi di lingkungan badan, surat menyurat, kearsipan, hukum dan kehumasan, serta urusan umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengendalian dan pengawasan tugas di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris.  

 

  1. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
  3. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
  4. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
  5. pelaksanaan urusan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pengadaan, penyaluran, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan aset di lingkungan badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

 


Bidang Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak daerah lainnya, pertimbangan keberatan dan sengketa pajakserta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidangpajak.

 

Bidang Pajak mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Bidang Pajak;
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusanbidang pajak sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pajak; dan
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Pajak sebagaimana dimaksud, membawahi :

  1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotormempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub BidangPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

 

  1. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidangpajak daerah lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnyamempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerjaSub Bidang Pajak Daerah Lainnya;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pajak daerah lainnya;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bidang pajak daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pajak daerah lainnya; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang pajak daerah lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

 

  1. Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak.

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajakmempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pertimbangan Keberatan dan Sengketa Pajak;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak, pertimbangan pemberian keringanan, penyelesaian keberatan dan piutang pajak;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pertimbangan keberatan dan sengketa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pertimbangan keberatan dan sengketa pajak; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang pertimbangan keberatan dan penyelesaian tunggakan pajak yang diserahkan oleh Kepala Bidang

 


Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbanganmempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak,dana perimbanganserta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan.

 

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbanganmempunyai fungsi :

  1. penyusunan program kerja Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan; 
  2. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;
  3. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
  4. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
  5. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;
  6. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan; dan
  11. pelaksanaan fungsilain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang retribusi, pendapatan lain-lain, bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud, membawahi :

  1. Sub Bidang Retribusi;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bidang Retribusi mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerjaSub Bidang Retribusi;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang retribusi;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang retribusi;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusanretribusidan evaluasi retribusi yang dihasilkan oleh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang retribusi;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang retribusi; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang retribusi yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

 

  1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain  mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pendapatan lain-lain;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pendapatan lain-lain; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang pendapatan lain-lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 

 

  1. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan.

mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan;
  2. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
  3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan;
  4. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan bagi hasil pajak, dana perimbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasilpajak, dana perimbangan;
  6. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak, dana perimbangan;
  7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan; dan
  8. pelaksanaan fungsi lain di bidang bagi hasil pajak,dana perimbangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

 


Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan, pengolahan data sistem informasi pendapatan, pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian.

 

Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Pendapatan, Sistem Informasi, Pembinaan dan Pengendalian; 
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem informasi pendapatan;
  • penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengendalian dan tindak lanjut;
  • pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian;
  • pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  • penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pengembangan pendapatan, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai ketentuan per